Gunawan Wicaksono

Lembaga Bijak Takkan Halangi BPK Periksa Pajak

01 Februari 2014
Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan kita semua. Mungkin hanya di negeri tercinta ini saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberi amanat UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, tidak bisa memeriksa penerimaan negara dari sektor pajak. Sebagai lembaga yang bertugas mendorong pemerintah mewujudkan clean government dan good governance, BPK prihatin dengan kondisi tersebut.
2008_ART_PP_Lembaga bijak takkan halangi BPK periksa pajak02_02.pdf

Pengurangan Disparitas Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Desentralisasi Fiskal

22 Januari 2014
Alokasi dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pengeluaran dan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta sebagai sarana untuk memeratakan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Usia tujuh tahun desentralisasi belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ketimpangan pembangunan regional, output pembangunan pasca kebijakan desentralisasi justru semakin memusat ke pulau jawa, termasuk bali.
2008_ART_PP_PEME04_162.pdf

• 1